Seleb Digital – Ketua Umum Barisan Center, Andrio Caesario, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh baru-baru ini. Menurutnya, keputusan Presiden untuk tidak menetapkan status Bencana Nasional merupakan strategi matang untuk menjaga harga diri dan kedaulatan bangsa.
Mandiri dan Bebas Intervensi
Andrio menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kajian mitigasi risiko yang mendalam. Dengan tidak menetapkan status bencana nasional, Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara ini mampu bangkit dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan asing.
"Ini membuktikan kita survive, kita sanggup, dan kita bisa berdiri di kaki sendiri tanpa perlu diintervensi oleh pihak mana pun," ujar Andrio dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa kemandirian ini adalah prestasi luar biasa yang menunjukkan ketangguhan nasional.
Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Dari sisi keamanan dan intelijen, Andrio menyoroti risiko di balik bantuan asing. Mengacu pada pengalaman bencana besar di masa lalu, seperti tsunami Aceh, seringkali bantuan internasional disertai dengan kepentingan terselubung atau upaya mencari keuntungan tertentu dari negara donor.
"Pihak intelijen mengapresiasi langkah ini karena untuk menghindari oknum luar yang masuk dengan maksud tertentu. Kita harus menjaga agar masalah domestik kita tetap menjadi urusan keluarga besar nasional kita," tegasnya.
Kritik Tanggap Darurat dan Tanggung Jawab Korporasi
Meskipun mendukung kebijakan status bencana, Andrio tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat mengenai kecepatan penanganan di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada korelasi antara status hukum bencana dengan kecepatan aksi tanggap darurat.
Ia mendesak para menteri koordinator (Menko) dan menteri terkait untuk tidak "tutup telinga" terhadap aspirasi warga di Aceh dan Sumatera. Andrio juga menuntut peran aktif perusahaan-perusahaan tambang di wilayah terdampak agar menyalurkan dana CSR mereka secara maksimal untuk membantu korban.
"Jangan hanya menikmati hasil alamnya saja, tapi saat bencana tidak mau mengeluarkan CSR. Kalau tidak ada sumbangsih buat negara, lebih baik izin tambangnya ditutup saja," ucapnya dengan tegas.
Pesan Ketegasan dan Persatuan
Di akhir keterangannya, Andrio meminta Presiden Prabowo untuk tetap tegak lurus dalam menindak pelaku perusak lingkungan, seperti illegal logging dan penambangan liar, yang menjadi pemicu bencana. Ia juga mengimbau masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu sensitif, termasuk simbol-simbol lokal yang muncul di tengah masa pemulihan.
"Saatnya kita bahu-membahu. Jangan ada provokasi di tengah bencana. Kita harus mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman nasional," pungkasnya.
Seleb digital
